MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Konten postingan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyaluran dana untuk membiayai transaksi barang dan jasa, perusahaan pembiayaan menghadapi banyak risIko. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat peristiwa tertentu. Dibutuhkan Managemen Risiko agar perusahaan tetap beroperasi dengan aman dann menguntungkan

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan. Melalui POJK Nomor 44/POJK.05/20, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pedoman tentang bagaimana melakukan tata kelola perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)

4 PILAR MANAGEMEN RISIKO

Melalui POJK 44/POJK.05/20, perusahaan pembiayaan wajib menerapakan managemen risiko. Managemen Resiko dilaksanakan melalui 4 pilar :

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris,

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh

PENGAWASAN DIREKSI

Sebagai pilar pertama dalam managemen risiko, direksi berkewajiban :

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh perusahaan  secara keseluruhan;

3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;

4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;

5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

•  keakuratan metodologi penilaian Risiko;

• kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

• ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Melalui pengawasan terhadap direksi, dewan komisaris ikut serta menjadi bagian dari pilar pertama managemen risiko. Tugas dan wewenang komisaris adalah :

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;

2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam point 1; dan –

3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

KEBIJAKAN MANAGEMEN RISIKO

Perusahaan pembiayaan wajib membuat kebikakan managemen risko yang paling sedikit mencakup :

1. Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha.

2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;

3. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;

4. Penetapan penilaian peringkat Risiko;

5. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan

6. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko

PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Setelah menetapkan kebijakan management risiko, direksi membuat produr yang meliputi :

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

2. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan.

3. Dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai

PENETAPAN LIMIT RISIKO

Limit risiko harus ditetapkan oleh direksi meliputi :

1. Limit secara keseluruhan;

2. Limit per jenis Risiko; dan

3. Limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risko di lembaga keuangan didasarkan kepada :

1. Karakter yang melekat di Perusahaan Pembiayaan

2. Risko dari kegiatan Perusahaan Pembiayaan

PENGUKURAN RISIKO

Pengukuran risiko di perusahaan pembiayaan paling sedikit melingkupi :

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan

2. Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko yang bersifat material.

EVALUASI RISIKO

Perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.

PEMANTAUAN RISIKO

Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, perusahaan pembiayaan wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan

2. Penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:

       1. kegiatan usaha;

       2. faktor Risiko;

       3. teknologi informasi; dan

       4. sistem informasi Manajemen Risiko

SISTEM INFORMASI MANAGEMEN RISIKO

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:

1. Eksposur Risiko;

2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

3. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha

2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko

3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;

4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha

5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

6. Kkecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan;

7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional

8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;

9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, berdasarkan hasil audit; dan

10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.